Jumat, 22 Maret 2013

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI




1.  Pengertian Koperasi
Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ”co” yang berarti bersama dan ”operation” (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah :
 Suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Definisi ILO (International Labour Organization)
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :
•          Koperasi adalah perkumpulan orang-orang .
•          Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan .
•          Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai .
•          Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis .
•          Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan .
•          Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Definisi Arifinal Chaniago (1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan  yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

·         Definisi P.J.V. Dooren
Tidak ada definisi tunggal (untuk coopertive) yang umumnya diterima, tetapi prinsip yang umum adalah bahwa serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum.

·         Definisi Hatta  (Bapak Koperasi Indonesia)
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’

·         Definisi Munkner
Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong

·         Definisi UU No. 25/1992
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

2.   Tujuan Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
·         Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya khususnya pada masyarakat umum.
·         Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
·         Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
·         Berusaha mewujudkan dan mengembangkan pereknomian Nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3.  PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
Ø  PRINSIP-PRINSIP MUNKNER
•       Keanggotaan bersifat sukarela
•       Keanggotaan terbuka
•       Pengembangan anggota
•       Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
•       Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis
•       Koperasi sbg kumpulan orang-orang
•       Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
•       Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi
•       Perkumpulan dengan sukarela
•       Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
•       Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi Pendidikan anggota
Ø PRINSIP ROCHDALE
•       Pengawasan secara demokratis
•       Keanggotaan yang terbuka
•       Bunga atas modal dibatasi
•       Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sama dengan jasa masing-masing anggota
•       Penjualan sepenuhnya dengan tunai
•       Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
•       Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
•       Netral terhadap politik dan agama
Ø  PRINSIP RAIFFEISEN
•       Swadaya
•       Daerah kerja terbatas
•       SHU untuk cadangan
•       Tanggung jawab anggota tidak terbatas
•       Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
•       Usaha hanya kepada anggota
•       Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang
Ø  PRINSIP HERMAN SCHULZE
•       Swadaya.
•       Daerah kerja tak terbatas.
•       SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota.
•       Tanggung jawab anggota terbatas.
•       Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan.
•       Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.
Ø  PRINSIP ICA
•   Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan  yang dibuat-buat.
•   Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
•   Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada).
•   SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing.
•   Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus.
•   Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.
Ø  PRINSIP KOPERASI INDONESIA MENURUT UU NO. 12/1967
•   Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
•   Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi  sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi.
•   Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota.
•   Adanya pembatasan bunga atas modal.
•   Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
•   Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
•   Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

4.  Pengertian koperasi menurut istilah                           

Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.



5.   Pengertian Koperasi Simpan Pinjam


 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam - Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Prinsip utama Koperasi Simpan Pinjam
Pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah didirikan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya, Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.
Tujuan Koperasi Simpan Pinjam                 
koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian
Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya.
Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya.
Untuk manajer koperasi simpan pinjam juga seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar